Banyak Praktik Penyimpangan Beasiswa KIP di PTS Jateng

Editor: Koko Triarko

SEMARANG – Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jawa Tengah, masih menemukan penyimpangan dalam penyaluran atau penggunaan beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada para mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) di Jateng.

“Penyimpangan penyaluran beasiswa KIP ada beberapa jenis, mulai dari adanya pungutan registrasi, penyimpangan biaya hidup. Ada juga mahasiswa diminta menandatangani bukti penyetoran pemindah bukuan bank, menggunakan dana biaya hidup mahasiswa dari rekening mahasiswa ke rekening atas nama PTS,” papar Kepala LLDikti VI Jateng, Prof. Dr. Ir. Muhammad Zainuri, DEA., saat dihubungi di Semarang, Kamis (16/9/2021).

Penyimpangan lainnya yang berhasil mereka temukan, yakni mahasiswa selama semester 1 dan 2 tidak menggunakan biaya hidup sebagaimana mestinya.

“Setelah buku tabungan dan rekening mahasiswa diberikan oleh PTS di akhir semester 2, dana biaya hidup yang tersisa masih sedikit dari sisa pemotongan untuk biaya administrasi PTS,” lanjutnya.

Ada juga mahasiswa yang belum cair dana biaya hidupnya dan tidak bisa membayar biaya sesuai tagihan PTS, diminta membuat surat pernyataan permohonan penundaan pembayaran dengan pilihan diangsur setiap bulannya dan membawa calon mahasiswa baru.

“Kita juga menemukan ada mahasiswa penerima KIP Kuliah yang sebelumnya mendaftar melalui jalur reguler, telah membayar Uang Pendaftaran, DPA/Uang Gedung, dan SPP, setelah ditetapkan sebagai penerima KIP Kuliah, biaya-biaya yang telah dibayarkan tersebut hanya dikembalikan sebesar 30 persen. Ini kan tidak benar, ” tegasnya.

Ditegaskan, temuan tersebut juga sudah mereka sampaikan kepada seluruh PTS di Jateng yang menerima beasiswa KIP untuk segera dievaluasi.

Sekretaris LLDikti Wilayah VI Jateng, Dr. Lukman, ST. M.Hum., menandaskan menyikapi temuan tersebut pihaknya meminta pihak PTS terkait untuk mengembalikan dana yang sudah dibayarkan oleh mahasiswa Bidikmisi/ KIP Kuliah.

“Ini sifatnya wajib. Jadi, harus dikembalikan. Universitas terkait diberikan waktu 7 x 24 jam, untuk mengembalikan seluruh dana yang dikeluarkan oleh mahasiswa penerima Bidikmisi/ KIP Kuliah dan sisa pemotongan dana, sesuai pemberian Bantuan uang kuliah tunggal (UKT) atau SPP,” tegasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menegaskan universitas wajib memberikan dan melindungi hak mahasiswa penerima Bidikmisi/ KIP Kuliah dan Bantuan UKT/SPP.

“Pihak universitas dilarang memungut biaya dari mahasiswa penerima Bidikmisi/ KIP Kuliah sesuai ketentuan dan pedoman Bidikmisi/ KIP Kuliah yang berlaku. Bila di kemudian hari ditemukan pelanggaran dari ketentuan KIP Kuliah dan Bantuan UKT/SPP yang sudah ditentukan, maka seluruh pelayanan yang diberikan kepada universitas tidak akan diberikan,” tegas Lukman, terkait sanksi yang diberikan kepada universitas PTS yang masih membandel.

Disinggung terkait pengajuan beasiswa KIP, Lukman menjelaskan kuota tidak diberikan bagi perguruan tinggi yang sedang mendapatkan sanksi akademik dari pusat maupun pembinaan dari LLDikti Wilayah VI, atau sedang dalam proses sengketa maupun proses pemindahan mahasiswa.

“Pengaturan pemberian beasiswa pada setiap program studi, diberikan sepenuhnya kepada masing masing perguruan tinggi,” pungkasnya.

BeasiswaJatengKIPmahasiswaPTSsemarangUniversitas
Comments (0)
Add Comment