Ini Syarat Bantuan UKT bagi Mahasiswa Terdampak Covid-19 di Jateng 

Editor: Makmun Hidayat

SEMARANG — Mahasiswa dari perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Tengah, berkesempatan mendapatkan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau biaya kuliah per semester dari Kemendikbuderistek.

Kuota yang tersedia untuk wilayah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VI Jateng mencapai 1.4762 sasaran.

“Jadi bantuan UKT ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua atau mahasiswa, yang terdampak langsung pandemi covid-19. Besarannya, maksimal Rp 2,4 juta per semester per mahasiswa penerima,” papar Sekretaris LLDikti Wilayah VI Jateng Dr Lukman ST MHum, saat dihubungi di Semarang, Kamis (16/9/2021).

Dipaparkan, bantuan tersebut terbagi secara merata untuk 1.173 program studi (prodi) yang ada, dari 246 perguruan tinggi di Jateng, dengan masing-masing prodi mendapat 12 kuota.

“Setelah dibagi rata tersebut, masih ada sisa kuota sebanyak 686 bantuan. Kuota ini lalu kita berikan sebagai tambahan ke prodi yang mendapat Akreditasi A. Ada sebanyak 134 prodi, yang masing-masing mendapat 4 kuota tambahan, dengan jumlah mencapai 670,”lanjutnya.

Selanjutnya, dibagikan lagi ke 5 PTS di Jateng yang meraih akreditasi perguruan tinggi (APT) A, masing-masing 3 kuota, dengan jumlah total 15 kuota. “Sisa satu, kita berikan kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) yang berhasil meraih penghargaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka,” tandasnya.

Lukman menjelaskan, meski sudah diberikan secara merata, namun tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa penerima bantuan UKT tersebut.

“Pertama, calon penerima merupakan mahasiswa aktif yang orangtua atau penanggung biaya kuliahnya, terdampak langsung oleh pandemi Covid-19 sehingga mengalami kendala ekonomi, sehingga tidak sanggup membayar UKT semester gasal tahun akademik 2021/2022,” terangnya.

Selain itu, mereka juga sedang tidak menerima beasiswa atau bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau lainnya.

“Mahasiswa atau PT yang berasal dari wilayah khusus atau wilayah terpencil, atau mahasiswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH), pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), mahasiswa dari panti sosial, serta mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor orangtua maksimal Rp4 juta, juga bisa mendapatkan bantuan ini,” tegasnya.

Nantinya penerima bantuan tersebut, juga akan diverifikasi di lapangan, sehingga bisa tepat sasaran.

“Jika dalam proses verfikasi ini, ditemukan bukti bahwa yang bersangkutan menerima bantuan lain, seperti beasiswa KIP, bidikmisi atau tidak terdampak langsung pandemi Covid-19, maka bantuan ini bisa dibatalkan” tandasnya.

Dengan persyaratan tersebut, pihaknya meminta PT terkait bisa cermat dalam penjaringan mahasiswa penerima bantuan UKT, sehigga benar-benar tepat sasaran.

Sementara, Kepala LLDikti VI Jateng, Prof Dr Ir Muhammad Zainuri DEA saat dihubungi secara terpisah, menambahkan bantuan UKT tersebut, menjadi salah satu upaya agar jumlah mahasiswa non aktif di Jateng tidak bertambah.

“Terutama, mahasiswa non aktif yang disebabkan karena terkendala secara ekonomi, sehingga tidak mampu membayar uang kuliah atau UKT. Kita berharap upaya ini, menjadi salah satu cara untuk mencegah hal tersebut,” tegasnya.

Dijelaskan, bantuan UKT tersebut sudah diberikan sejak 2014 lalu, dengan jumlah penerima fluktuatif, tergantung dari anggaran yang diberikan Kemendikbudristek. Tercatat pada 202 lalu, Jateng mendapat kuota sebanyak 26.865, angka tersebut menurun hampir setengahnya pada 2021.

“Saat ini ada sekitar 357 ribu mahasiswa di Jateng, dari angka tersebut 223.437 merupakan mahasiswa aktif, sedangkan non aktif mencapai 33.388 orang,” pungkasnya.

JatengKemendikbudristekmahasiswaUang Kuliah Tunggal
Comments (0)
Add Comment