Potensi Kerusakan Hutan Lindung di Situbondo 540 Hektare

Editor: Koko Triarko

SITUBONDO – Hutan lindung di bawah Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bondowoso di Situbondo, Jawa Timur, banyak digunakan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal dan ladang pertanian. Bahkan, penebangan pohon untuk dijual kayunya acapkali terjadi.

Pejabat ADM KPH Bondowoso, Andi Andrian Hidayat, mengatakan kawasan hutan lindung yang ada di Situbondo menjadi area pengawasan KPH Bondowoso, banyak digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari. Hal itu terjadi sejak 2014 hingga saat ini. Potensi kerusakan hutan yang terjadi sudah mencapai 540 hektare.

“Luas hutan yang sudah digunakan masyarakat saat ini sudah mencapai 540 hektare. Sehingga banyak pohon yang sudah ditebangi sejak 2014 sampai saat ini,” ujar Andi Andrian, di Bungatan, Situbondo, Rabu (20/10/2021).

Menurut Andi, kawasan hutan lindung yang digunakan oleh masyarakat milik Perhutani, terbukti dari dokumen arsip milik Perhutani KPH Bondowoso sejak 1983. Dengan petunjuk peta hutan dengan luasan dan batas wilayah yang tercantum di dalam dokumen tersebut.

“Area hutan yang saat ini digunakan masyarakat bukan hanya sekadar hak guna atau hak garap lahan hutan saja, namun masyarakat telah memiliki bukti sertifikat hak pakai atas tanah yang digunakan, baik dimanfaatkan sebagai tempat tinggal maupun garapan ladang pertanian setiap hari,” ungkapnya.

Pendamping Rehabilitasi Hutan Lindung, Edy Susanto, saat ditemui di Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumber Malang, Situbondo, Rabu (20/10/2021). –Foto: Iwan Feriyanto

Andi mengatakan, tak jarang masyarakat memanfaatkan beberapa kayu yang ada di hutan untuk diperjualbelikan. Sehingga, kawasan hutan lindung yang terdapat di Desa Alas Tengah, Kecamatan Sumber Malang, Situbondo, makin berkurang.

“Hutan yang ditempati masyarakat merupakan kawasan yang rentan akan terjadinya bencana alam, yakni tanah longsor. Karena berada di wilayah strategis dengan wilayah yang dataran tingginya membentuk terasering. Namun, masyarakat banyak memanfaatkan pohon yang ada untuk diperjual belikan. Bila kegiatan itu terus dilakukan, menebang pohon, maka di kala musim hujan akan terjadi banjir bandang,” jelasnya.

Lebih lanjut Andi menyebutkan, masyarakat sekitar yang telah memiliki sertifikat, agar sadar untuk kembali memberikan bukti sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Situbondo. Sebab, tanah yang digunakan merupakan wilayah kawasan hutan lindung, serta kawasan strategis untuk pencegahan terjadinya tanah longsor.

“Masyarakat sebenarnya masih bisa menggunakan kawasan hutan lindung tanpa memiliki sertifikat. Bahkan, Perhutani sebetulnya membutuhkan peran masyarakat untuk mengelola kawasan hutan tersebut. Namun, pengelolaannya terarah, seperti menggunakan hutan lindung untuk kepentingan pengelolaan perkebunan, bukan proses pengelolaan ladang pertanian di kawasan hutan lindung,” ucapnya.

Terpisah, Pendamping Rehabilitasi Hutan Lindung, Edy Susanto, mengatakan setiap hari potensi kerusakan hutan terjadi dengan aktivitas penebangan kayu di hutan. Sulitnya pencegahan yang dilakukan masyarakat, karena masyarakat merasa dan mengaku pohon yang ditebang adalah milik sendiri berdasarkan bukti sertifikat yang dimiliki.

“Tentu kesulitan mengajk masyarakat untuk tidak menebang kayu, sebab masyarakat memiliki bukti sertifikat hak milik atas tanah yang digarapnya. Khawatirnya upaya penebangan pohon terus dilakukan dengan diperjualbelikan,” ucapnya.

Edi menambahkan, sertifikat yang dimiliki masyarakat juga menjadi dilema tersendiri. Menurutnya, masyarakat tidak perlu untuk melakukan proses sertifikat tanah di kawasan hutan lindung, dan mereka juga masih bisa mengelolanya.

bondowosohutan lindungJatimPerhutanisitubondo
Comments (0)
Add Comment