Kemkominfo Koordinasi Antarlembaga Awasi Transaksi NFT

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menekankan telah melakukan koordinasi antarlembaga, untuk mengawasi transaksi antara penyedia platform Non Fungible Token (NFT) serta masyarakat yang tengah antusias menyambut fenomena ini.

Koordinasi dilakukan dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappebti) sebagai lembaga penanggung jawab dalam tata Kelola perdagangan aset kripto.

“Kementerian Kominfo mengingatkan para platfom transaksi NFT, untuk memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik berupa pelanggaran ketentuan pelindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual,” ujar Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, dalam keterangan tertulisnya,Minggu (16/1/2022).

Dedy juga mengingatkan, agar para penyedia platform transaksi NFT dapat mengikuti ketentuan sesuai regulasi yang berlaku. Adapun regulasi yang dimaksud oleh Dedy, yaitu UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta perubahannya dan peraturan pelaksananya.

Dalam aturan itu, mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

dataDKIJakartaKominfoNFTtransaksi
Comments (0)
Add Comment