JENEWA — Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet meminta masyarakat internasional meningkatkan tekanan terhadap junta militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap publik dan segera memulihkan pemerintahan sipil.
“Satu tahun setelah militer merebut kekuasaan, rakyat Myanmar–yang telah membayar mahal baik nyawa maupun kebebasan yang hilang–terus berjuang tanpa henti untuk demokrasi mereka,” kata Bachelet dalam sebuah pernyataan pers, Jumat (28/1).
Dia mengatakan tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB dan oleh ASEAN tidak cukup untuk meyakinkan militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan memfasilitasi akses pengiriman bantuan kemanusiaan.
“Sudah waktunya dilakukan upaya segera untuk memulihkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar, dan memastikan bahwa para pelaku kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sistemik harus bertanggung jawab,” kata Bachelet.
Ia mendesak pemerintah negara-negara dan kalangan bisnis untuk mendengarkan permohonannya.
Bachelet menyambut baik keputusan beberapa perusahaan swasta untuk menarik diri dari Myanmar dengan alasan HAM. Menurut dia, itu adalah “alat yang ampuh untuk memberikan tekanan pada pembiayaan operasi militer terhadap warga sipil.”
Dia bertemu dengan para pembela hak asasi manusia minggu ini, yang memohon kepada masyarakat internasional untuk tidak meninggalkan mereka dan sebagai gantinya mengambil tindakan tegas untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi dan militer dimintai pertanggungjawaban.
Bachelet mengatakan dia telah mendengar laporan mengerikan tentang jurnalis yang disiksa, pekerja pabrik diintimidasi, dibungkam, dan dieksploitasi, serta minoritas etnis dan agama dianiaya dengan lebih agresif.