Izin Perikanan Dipermudah pada Era Penangkapan Terukur, Jamin KKP

JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin pengurusan izin perikanan tangkap semakin mudah pada era kebijakan penangkapan terukur seperti tidak ada lagi surat keterangan melaut (SKM) sebagai pengganti surat izin penangkapan ikan (SIPI) di Pantai Utara (Pantura) Jawa.

“SKM di era penangkapan ikan terukur sudah tidak digunakan lagi, karena melanggar undang-undang yang sanksinya pidana dan perdata. Kita alihkan ke jaring tarik berkantong (JTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nelayan eks cantrang sudah setuju dan berkomitmen untuk mengikuti aturan yang ada, pascakunjungan Bapak Menteri ke Pantura (Jawa) tahun lalu,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, para pelaku usaha perikanan tangkap Pantura Jawa enggan mengurus izin penangkapan ikan karena tidak ingin membayar pungutan hasil perikanan (PHP).

Padahal hal tersebut menjadi kewajiban pelaku usaha untuk mendapatkan izin yang menerapkan mekanisme PNBP praproduksi.

Ia menegaskan bahwa pelaku usaha berhak untuk melaut menangkap ikan, namun juga berkewajiban untuk membayarkan PHP sebagai PNBP sumber daya alam perikanan tangkap.

KKP, lanjutnya, telah berkomitmen memberikan pelayanan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan yang cepat dan mudah.

Zaini memaparkan hadirnya sistem informasi izin layanan cepat (SILAT) membawa reformasi perizinan berusaha dari yang semula dinilai lambat, kini dapat selesai dalam waktu satu jam saja.

Regulasi yang mengatur tentang alat penangkapan ikan tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan.

KKPpantura
Comments (0)
Add Comment