Kominfo Beri Sanksi Teguran ke Penyelenggara Pos Langgar Regulasi

Kementerian Kominfo meminta agar perusahaan- perusahaan tersebut dalam jangka waktu satu bulan bisa melaporkan Laporan Penyelenggara Pos Tahun 2021 milik mereka melalui aplikasi yang ditentukan, agar bisa terhindar dari sanksi yang menanti jika teguran- teguran tersebut sudah melewati batasnya.

“Penyelenggara pos dimaksud diberikan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal publikasi untuk segera menyampaikan laporan penyelenggara pos Tahun 2021 melalui aplikasi pos.ppi.kominfo.go.id, disertai Surat Pernyataan yang menegaskan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan valid sesuai format yang terdapat diaplikasi MEPOS u.p Kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Wisma Antara Lt.9 Jl. Medan Merdeka Selatan No.17 Jakarta Pusat 10110 dan korespondensi ke alamat e-mail: monevpos.ppi@mail.kominfo.go.id,” tutup Kementerian Kominfo.

Ada pun penyelenggara pos mengacu para Permenkominfo merupakan sebuah badan usaha yang menyelenggarakan pos dan kegiatannya mencakup pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.

Layanan pos yang dimaksud seperti komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, paket, logistik, transaksi keuangan, serta keagenan pos.

Perusahaan yang telah terdaftar sebagai penyelenggara pos wajib memberikan laporan rutin kepada Kementerian Kominfo sebagai Kementerian yang menaungi jenis usaha tersebut, dan bila ditemukan perusahaan tidak taat melakukan pemberian laporan rutin serta telah menerima teguran dalam beberapa tahap maka sanksi yang dapat diterima dapat berupa denda hingga yang terberat adalah pencabutan izin usaha. (Ant)

DKIJakartaKominfoRegulasi
Comments (0)
Add Comment