Wabup Minta KKP Tingkatkan Pengawasan Kapal di Laut Natuna

Editor: Koko Triarko

Cendana News, JAKARTA – Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda meminta Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) meningkatkan pengawasan di Laut Natuna. Tidak hanya mengawasi kegiatan kapal asing di perbatasan, namun juga kapal dalam negeri yang menyalahi aturan.

Dia berharap, KKP bisa mengawal kapal pantura yang menangkap ikan di Natuna pada jalur penangkapan ikannya.

Sehingga, tidak sampai masuk ke wilayah pesisir di bawah 30 mil karena bisa merugikan nelayan tradisional.

“Selain itu juga bisa mengganggu sumber daya ikan,” kata Wakil Bupati Rodhial.

Dia menyampaikan hal itu saat berdialog dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini di Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Dialog tersebut juga membahas rencana KKP mengimplementasikan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur melalui penerapan pembatasan kuota sumber daya ikan.

Dengan kebijakan tersebut, ke depan ikan yang ditangkap wajib didaratkan di WPP tersebut, sehingga akan terjadi redistribusi ekonomi.  Juga dapat mendorong pembangunan ekonomi dan pemberdayaan nelayan di Natuna.

Nelayan setempat bisa memanfaatkan kuota nelayan lokal atau bekerja pada armada kapal tangkap yang lebih besar.

Selain itu kebijakan itu, juga akan ada pembangunan kampung-kampung nelayan maju, salah satunya di Kepulauan Natuna.

Dalam dialog tersebut juga muncul keresahan nelayan di Natuna terkait perbedaan jaring tarik berkantong dengan centrang.

Menanggapi isu nelayan cantrang yang beroperasi di Natuna, Zaini mengatakan KKP telah menindak tegas kapal perikanan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dia mengatakan, KKP tidak lagi menerbitkan izin cantrang karena tidak ramah lingkungan.

Dia mengatakan, bahwa Jaring tarik berkantong (JTK) berbeda dengan cantrang.

JakartaKKPNatunapengawasan
Comments (0)
Add Comment