Presiden Soeharto secara tegas menginstruksikan kepada para menteri yang menangani bidang perdagangan luar negeri dan Jaksa Agung untuk mengambil langkah-langkah yang tegas guna memberantas penyelundupan.
Sidang dewan stabilisasi ekonomi di Bina Graha mensinyalir, hingga sekarang masih terjadi penyelundupan terutama bahan-bahan tekstil dan elektronik yang sangat merugikan industri-industri dalam negeri dan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat.
Mengingat luasnya akibat sosial ekonomis daripada penyelundupan, maka penyelundupan dapat dipandang sebagai tindak subversi ekonomi.
Menteri penerangan menegaskan, penyelundupan dianggap mengganggu kebijaksanaan ekonomi yang melahirkan kegiatan-kegiatan yang merugikan mereka yang berusaha secara wajar.
Dengan dianggapnya penyelundupan sebagai tindak subversi ekonomi, menurut menteri penerangan terhadap pelakunya dapat ditahan satu tahun sebelum diperiksa.
Menteri Penerangan mengakui adanya baik orang-orang “luar” maupun “dalam” sendiri yang terlibat dalam subversi penyelundupan, tapi bagaimanapun terhadap mereka itu harus ditindak secara tegas.